Ahy Komitmen Bersihkan Kabupaten Bandung dari Jerat Mafia Tanah
Kabar jabar net. Kabupaten Bandung, 19 Oktober 2024 — Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy) menegaskan komitmennya untuk segera membereskan masalah mafia tanah yang merajalela di Kabupaten Bandung. Pernyataan ini disampaikan Ahy dalam kunjungannya ke beberapa titik yang terdampak konflik agraria di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Ahy menyoroti pentingnya menjaga keadilan bagi masyarakat, terutama mereka yang terancam kehilangan hak atas tanah akibat praktik curang dan tidak sah yang dilakukan oleh kelompok mafia tanah. “Tanah adalah sumber penghidupan dan identitas bagi banyak warga di sini. Kita tidak bisa membiarkan mafia tanah terus merusak tatanan dan melukai hak-hak warga,” tegas Ahy.
Ia menambahkan bahwa sudah ada langkah koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak kepolisian untuk menyelidiki dan menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam kejahatan ini. “Tidak ada kompromi untuk mafia tanah. Mereka yang melanggar hukum akan menghadapi konsekuensinya,” lanjutnya.
Fokus Pada Hukum dan Keadilan
Dalam upaya pembersihan ini, Ahy juga menekankan pentingnya supremasi hukum dan pemberian keadilan bagi warga yang menjadi korban. Ia memastikan bahwa setiap laporan masyarakat terkait kasus agraria akan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah.
“Pemerintah tidak boleh diam. Kami akan terus bekerja sama dengan penegak hukum untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dalam praktik mafia tanah diproses hukum tanpa pandang bulu,” tambah Ahy.
Warga Dukung Langkah Ahy
Masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya mereka yang terdampak langsung oleh masalah mafia tanah, menyambut baik komitmen yang disampaikan Ahy. Banyak warga yang menyatakan harapan besar agar tindakan nyata segera diambil untuk menghentikan praktik-praktik curang tersebut.
“Ini adalah langkah yang sangat kami nantikan. Kami berharap ada tindakan konkret dari pemerintah untuk melindungi hak-hak kami atas tanah,” ujar salah satu warga yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Penanganan Komprehensif
Ahy juga menyebutkan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menangani persoalan agraria, termasuk mempercepat sertifikasi tanah bagi masyarakat dan memperketat pengawasan terhadap oknum-oknum yang berpotensi memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.
“Kami akan mendorong percepatan reformasi agraria, termasuk mempermudah proses sertifikasi tanah agar warga memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki. Ini adalah hak yang harus dilindungi,” pungkas Ahy.
Dengan komitmen dan langkah nyata ini, Ahy berharap masalah mafia tanah di Kabupaten Bandung dapat segera terselesaikan, sehingga masyarakat bisa hidup dengan tenang dan memiliki kepastian hukum atas tanah mereka.
Rama Farikesyit
