BERITASEJABAR.id – Komisi D DPRD Kota Depok berencana memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok berkait rencana relokasi siswa SDN Pondok Cina 1 ke sekolah lain.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD Depok Fraksi PKB Babai Suhaimi ketika mendengarkan aspirasi orangtua murid SDN Pondok Cina 1, Beji, Kamis (10/11/2022).
Tak hanya itu, Komisi D DPRD Kota Depok juga bakal memanggil perwakilan orangtua siswa untuk berdiskusi bersama pada Jumat (12/11/2022).
“Insya Allah Jumat jam 09.00 pagi, kami akan mintakan hadir untuk diskusikan apa masalahnya yang harus dicarikan jalan keluar,” kata Babai.
Menurut Babai, pemanggilan bertujuan untuk meminta Disdik memberikan klarifikasi berkait informasi rencana pembangunan masjid agung yang disebut-sebut tak sampai ke telinga orangtua murid. Terlebih, rencana itu sudah ada sejak Februari lalu.
“Sekarang sudah bulan November hampir berjalan 8 bulan. Kami tidak tahu, dan tidak pernah dibicarakan secara resmi dan kemudian tidak masyarakat yang diundang untuk dibicarakan dengan baik-baik,” kata Babai.
Babai sebelumnya mengungkapkan, rencana alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid agung disebut tidak pernah dibicarakan dengan DPRD Kota Depok.
Pasalnya, Komisi D tak pernah membahas soal pengalihfungsian lahan sekolah tersebut dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok
“Persoalan pembangunan sekolah, kami di DPRD tidak pernah diajak bicara oleh Pemkot apa tujuannya sekolah ini harus diubah menjadi masjid,” kata Babai.
Babai pun mempertanyakan tujuan pengalihfungsian tersebut. Babai tak menampik bahwa pihaknya mengetahui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat meninjau ke SDN Pondok Cina 1 pada Februari lalu.
Akan tetapi, dia menyayangkan soal masyarakat dan Komisi D yang tidak pernah diajak bermusyawarah.
“Kami tahu pada saat itu Pak Ridwan Kamil diajak ke mari tanpa ada musyawarah lagi, tanpa ada komunikasi lagi bahwa ini mau dibongkar untuk dibangun masjid,” ujar Babai.
Dengan demikian, Babai menilai Pemkot Depok telah menyalahi etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Secara etika politik, pemerintahan itu tidak boleh dilakukan secara sepihak, karena apapun yang dibangun oleh pemerintah itu banyak pihak yang harus diajak bicara dan pada akhirnya menikmati terutama masyarakat itu sendiri,” imbuh dia.
