Kekuatan Money Politik: Sebuah Realitas yang Tak Terelakkan dalam Pilkada
Kabar jabar net. Bandung, 24 Oktober 2024 — Money politik atau “politik uang” kembali menjadi sorotan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung tahun ini. Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian publik, namun juga menjadi perdebatan di antara para pakar politik, aktivis pemilu, dan pengamat demokrasi. Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantasnya, kekuatan money politik tampaknya tetap menjadi realitas yang tak terhindarkan dalam setiap kontestasi politik, terutama di tingkat lokal.
Dampak Sistemik Money Politik
Dalam beberapa dekade terakhir, money politik semakin sering dikaitkan dengan keberhasilan para kandidat dalam memenangkan kursi kekuasaan di Pilkada. Praktik ini kerap diartikan sebagai “jual beli suara,” di mana calon pemimpin memberikan imbalan materi kepada pemilih dengan harapan mengamankan suara mereka. Sebagai akibatnya, proses pemilihan yang idealnya didasarkan pada program dan integritas kandidat sering kali tergeser oleh kekuatan uang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena ini. “Kami terus berusaha keras untuk melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, namun money politik seakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Pilkada. Hal ini tentu merusak nilai-nilai demokrasi yang kami junjung,” terkait pengawasan pemilu.
Upaya Pemberantasan: Masih Jauh dari Harapan
Berbagai regulasi dan pengawasan telah diterapkan untuk menekan praktik money politik. Undang-Undang Pemilu telah secara tegas melarang tindakan ini, dengan ancaman hukuman bagi pelaku baik pemberi maupun penerima. Meski demikian, celah-celah dalam implementasi hukum sering kali dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mengamankan kemenangannya dengan cara yang tidak etis.
Menurut seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia, faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran politik masyarakat dan kurangnya sanksi tegas menjadi alasan utama mengapa money politik masih bertahan. “Masyarakat di daerah tertentu masih menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar. Mereka tidak melihat dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan demokrasi di daerah mereka.
Peran Masyarakat dalam Memerangi Money Politik
Untuk memberantas praktik money politik, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Edukasi politik dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi kandidat, bukan karena uang, menjadi kunci dalam menciptakan pemilu yang lebih sehat. Berbagai organisasi masyarakat sipil juga telah berperan aktif dalam menyosialisasikan bahaya money politik melalui kampanye dan kegiatan akar rumput.
Tantangan Menuju Demokrasi Bersih
Meskipun banyak pihak yang berharap fenomena money politik dapat diberantas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hal ini masih menjadi tantangan besar dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah, yang seharusnya menjadi ajang bagi pemilih untuk menentukan pemimpin berdasarkan kualitas dan kapasitasnya, justru sering kali tercoreng oleh transaksi-transaksi yang merusak esensi demokrasi itu sendiri.
Dengan pilkada serentak yang semakin dekat, perhatian masyarakat, media, dan pengawas pemilu perlu difokuskan pada upaya-upaya menegakkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Karena hanya dengan cara itulah, demokrasi yang sehat dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Rama Farikesyit
