BERITASEJABAR.id – Penundaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas melanggar konstitusi dan mengkhianati amanat reformasi 1998. Seperti hal yang disampaikan Bapak Joko Widodo bahwa pengusulan penundaan pemilu adalah orang yang ingin menampar mukanya, menjerumuskannya dan orang atau kelompok yang cari muka.
Terkait dengan pemilu, sudah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyepakati Pemilu pada 14 februari 2024.
Disamping itu Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) dan rakyat Indonesia juga menilai tidak ada urgensi atau kedaruratan yang membuat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemindahaan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur merupakan sebuah keputusan yang tidak tepat. Kebutuhan anggaran untuk pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah anggaran yang sedikit apalagi dibebankan kepada APBN. Adapun kucuran anggaran tahap I IKN mencapai Rp 466 Trilyun. Disamping menggunungnya hutang negara yang sudah mencapai Rp 7000 T, Softbank juga hengkang dari proyek IKN.
DIkutip beritabandung.id, Lebih dalam dikaji dari AMDAL nya, banyak limbah kotor Batubara di IKN. Kita menduga jelas bahwa pemindahan IKN itu adalah kepentingan sekelompok orang yang akan menambah hutang Negara Indonesia akan semakin meroket.
Kondisi ekonomi Indonesia juga sedang tidak baik dan sangat memprihatinkan disebabkan 2 tahun terakhir fokus kepada penanganan covid 19 berdampak keras kepada kondisi ekonomi rakyat yang sangat memperihatinkan. Kenaikan harga-harga pangan dibuktikan dengan langka nya dan naiknya harga migor dan kebutuhanpangan lainnya, pajak naik sehingga mengakibatkan rakyat semakin menjerit.
Kinerja buruk para Menteri Kabinet Indonesia Maju ditambah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono tidak mampu mecari investor. Bambang juga menyampaikan dana pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat yang diperoleh melalui crowd funding atau urun dana artinya meminta dana kepada rakyat ditengoh ekonomi sulit saat ini.
Maka dari itu Himpunan Mahasiswa Al Washliyah meminta agar pemerintah lebih baik fokus dalam menangani Covid-19 varian baru Omicron dan HIMMAH juga meminta pemerintah agar fokus mengurus utang Negara yang mencapai hampir mencapai 7.000 T. Pemerintah juga sebaiknya harus fokus untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menyelesaikan beberapa permasalahan dalam negeri.
Selarah dengan PP Himmah. Muhammad Lili, SHI Ketua Himmah provinsi Jawa Barat Konsisten Tolak Penundaan Pemilu 2024. Terkait isu 3 periode atau perpanjangan masa jabatan adalah ulah para pengecut yg ingin terus berkuasa.
“Turunkan harga minyak goreng, menolak kenaikan harga bbm, karna menyebabkan harga2 kebutuhan pokok ikut melonjak naik…
Terkait pemindahan IKN blm dikatakan darurat. Pada masa sulit ini rakyat butuh kehadiran negara untuk membantu keluar dr jerat kesulitan” Tegasnya.
Berangkat dari latar belakang diatas Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) aksi unjuk rasa menyampaikan pemdapat dengan tuntutan sebagai berikut :
1. Menolak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur
2. Menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan pemilu tetap dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai amanat konstitusi
3. Menolak keras perpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia karena langgar konstitusi dan amanat reformasi 1998
4. Mendesak Pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan dan menstabilkan harga pangan
5. Copot Menteri yang suka import barang dari luar dan menteri yang bicara tentang penundaan pemilu 2024 :
a. Menteri Perdagangan M.Lutfi
b. Menteri BUMN Erick Thohir
c. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia
d. Menteri Dalam Negri Tito Karnavian
e. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan
f. Menteri ESDM, Arifin Tasrif
