200 Karyawan CV. VHILEO di Kabupaten Bandung Menuntut Keadilan Usai Dipecat Tanpa Alasan Jelas dan Kompensasi: Hak Pekerja Diabaikan, Pemerintah Diminta Menengahi
Kabupaten Bandung – Sejumlah 200 mantan karyawan CV. VHILEO diKp.Cihaneut RT.03/03 Desa Pada Ulun Kec Majalaya Kabupaten Bandung melakukan aksi demonstrasi di depan kantor perusahaan pada 13 Desember 2024. Mereka menuntut keadilan atas pemecatan yang mereka alami tanpa alasan jelas dan tanpa kompensasi yang layak.
Para karyawan, yang telah bekerja selama puluhan tahun di perusahaan tersebut, mengungkapkan kekecewaan dan rasa tidak dihargai. Mereka merasa diabaikan oleh perusahaan setelah dipecat tanpa diberi kesempatan untuk bermusyawarah.
“Kami merasa diperlakukan tidak adil. Kami dipecat tanpa alasan jelas dan tanpa kompensasi. Padahal kami sudah bekerja selama puluhan tahun di sini. Kami punya keluarga, anak, dan kehidupan yang harus kami tanggung,” ujar Slamet, Perwakilan Karyawan, salah satu perwakilan karyawan yang terkena dampak pemecatan.
Para karyawan menjelaskan bahwa mereka telah mencoba berdialog dengan pihak perusahaan untuk mencari solusi atas masalah ini. Namun, usaha mereka tidak mendapatkan tanggapan positif.
“Kami sudah mencoba berdialog dengan perusahaan untuk mencari solusi. Tapi perusahaan tidak mau bertemu dan tidak mau mendengarkan keluhan kami. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan nasib kami,” ujar Slamet, Perwakilan Karyawan.
Para karyawan menyatakan bahwa mereka akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak. Mereka berharap pemerintah daerah dapat menengahi perselisihan antara karyawan dan perusahaan sehingga tercapai solusi yang adil.
“Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Kami berharap pemerintah daerah dapat menengahi perselisihan ini dan membantu kami mendapatkan hak kami,” ujar Slamet.
Aksi demonstrasi ini menunjukkan pentingnya hubungan industri yang harmonis antara karyawan dan perusahaan. Diharapkan, pihak perusahaan dapat menanggapi keluhan karyawan dengan bijak dan mencari solusi yang adil sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis dan kondusif. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menjalankan perannya dalam melindungi hak dan kepentingan karyawan.
Reporter: Devi Alex
Editor: Irwan Draso
