KABARJABAR.net – Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 sebagai langkah strategis menjawab tantangan produktivitas bonus demografi di Jawa Barat.
Rakorda ini menyoroti dua aspek utama pembangunan kependudukan, yakni pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk. Dari sisi kuantitas, pengendalian Total Fertility Rate (TFR) dan peningkatan modern contraceptive prevalence rate (mCPR) menjadi indikator penting untuk menjaga pertumbuhan penduduk tetap seimbang.
Sementara itu, dari sisi kualitas, angka keluarga berisiko stunting (KRS) masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data SSGI 2024, prevalensi stunting Jawa Barat berada di angka 15,9 persen. Kabupaten Bandung Barat tercatat sebagai daerah dengan angka tertinggi yakni 30,8 persen, sedangkan Kabupaten Cianjur terendah di angka 7,2 persen.
Melalui Rakorda ini, BKKBN Jabar berupaya menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program strategis seperti Tamasya, Genting, GATI, dan SIDAYA. Selain itu, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui dukungan distribusi MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD sebagai strategi intervensi berbasis keluarga.
Tema Rakorda tahun ini adalah “Penguatan Kelembagaan dan Transformasi Kemendukbangga mendukung Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045 dan Jawa Barat Istimewa.”
Sejumlah narasumber hadir memberikan penguatan kebijakan, di antaranya Sekretaris Menteri/Sestama BKKBN, Wakil Gubernur Jawa Barat selaku Ketua TPPS Jawa Barat, serta jajaran pejabat Kemendukbangga/BKKBN dan pemerintah daerah.
Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis dan rencana tindak lanjut terintegrasi guna mempercepat transformasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Jawa Barat.
