Kabarjabar.net – Besarnya negara Indonesia, tidak hanya dilihat dari aspek wilayah, pertumbuhan penduduk, atupun dari kayanya sumber alam semata, akan tetapi besarnya negara Indonesia karena warisan budaya kemanusian yang saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam kebersamaan, oleh karenanya penangan konflik berbangsa dan bernegara tidak hanya dapat diselesaikan dgn pendekatan formalitas semata, yang melihat masalah dari aspek hitam putih belaka, akan tetapi meski dipahami secara bijak melalui pendekatan multikultural, tak terkecuali quick count dan real qount hasil pemilu, ungkap Ridwan Eko Prasetyo, S. H, M. H pada saat memberi sambutan dalam acara diskusi politik dan konstitusi yang diselenggarakan HMJ HTN (Siyasah), penyelesaian konflik berbangsa dan bernegara mesti diselesaikan secara arif dan bijaksana dimana seluruh komponen mesti ditempatkan sebagai kontributor kebijakan.
Sedangkan arah berbangsa dan bernegara selayaknya konsisten terhadap konsesua nilai-nilai trilogi berbangsa dan bernegara yang meliputi:
1. Ketuhanan dgn segala sifatnya yang diturunkan menjadi norma dasar etis dalam menjalankan system berbangsa dan bernegara yg dipandu oleh nilai-nilai keadilan
2. Kemanusian yang diturunkan menjadi hak-hak warga negara yg dihormati dan dilindungi hukum, dengan azas kesetaraan
3. Kekayaan alam semesta yang dikelola oleh negara untuk kepentingan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,
Trilogi ini diutarakan oleh Dr. H. Chaerul Shaleh, M. Ag, pada saat mewakili Dekan FSH Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M. Si pada acara tersebut, lebih lanjut disebutkan bahwa dengan trilogi ini arah penyelesaian demokrasi pasca pemilu 2024 optimis akan dapat diselesaikan, ungkapnya.
Politik dan demokrasi dalam realitasnya diuji dengan pragmatisme dan hedonisme, elektoral kemudian dikendalikan oleh kuasa ekonomi yang merubahnya arah jalan politik, secara faktual menurut Dr. Aby Yuana, S. H, M. H, sebagai anggota DPRD Kota Bandung, fenomena kuasa politik dapat dilihat dari fakta maraknya calon anggota legislatif yang bergantung pada kuasa ekonomi, sehingga dapat ditemukan satu keluarga ikut menjadi kontestan legislatif,disamping aspek pragmatisme ekonomi menjadi penyebab demokrasi terseok-seok, dimana sebagian besar pemilih dalam menentukan sikapnya ditentukan seberapa besar yang diterima, tidak lagi betfikir apa yang digagas oleh para calon, dan bagaimana implikasinya terhadap perjalan bangsa, ini adalah salah satu potret faktual yang diakibatkan salah dalam memahami, sejarah bangsa dan uporia demokrasi, tandasnya, beliau kemudian menulis gagasan arah demokraai Indonesia dalam sebuah buku dengan judul arah rute perjalan Indonesia.
Tak kalah pentingnya pak zaki dari amensti mengemukakan data-data pelanggaran hak-hak asasi manusia yang masih marak terjadi, paling tidak hak warga negara untuk bersikap , berekspresi dan mengemukakan pendapat masih dihantui oleh UU ITE, UU KUHP dan intervensi kuasa, memberi kontribusi pada arah demokrasi.
Diskusi politik dan demokrasi ini dihadiri oleh seluruh civitas akademika jurusan Hukum Tata Negara, dan akan dilanjutkan menjadi program kajian intensif sebagai bagian dari ikhtiar untuk membuka cakrawala demokraai berbasis rahmatan lil alamin
