BERITASEJABAR.id – Mahasiswa Jawa Barat Menggugat, salah satunya berisi Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran (BEM Kema Unpad) dan elemen mahasiswa lainnya menyampaikan sederet aspirasi. Salah satu poin aspirasinya, mereka mendorong evaluasi total Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Mereka menyampaikan aspirasi ini lewat aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2021. Mereka menyampaikan kritik soal dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan meminta DPRD menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Keterangan pers tertulis dari Mahasiswa Jawa Barat Menggugat lewat Ketua BEM Kema Unpad baru disampaikan pada 30 Oktober 2021 hari ini.
“Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kegeraman mahasiswa terhadap rezim saat ini,” kata Ketua BEM Kema Unpad, Rizky Maulana Muhammad, dalam keterangan pers tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (30/10/2021).
Tuntutan ini pernah dititipkan Mahasiswa Jawa Barat menggugat ke DPRD Jabar pada 21 Oktober lalu, namun mahasiswa tak menerima tindak lanjut penyampaian tuntutan ini oleh DPRD ke Pemerintah Pusat. Maka mereka menyatakan kembali tuntutan ini.
Demonstrasi BEM Kema Unpad 28 Oktober 2021. (Dok BEM Kema Unpad)Demonstrasi Mahasiswa Jawa Barat Menggugat 28 Oktober 2021. (Foto: dok. Mahasiswa Jawa Barat Menggugat)
Tuntutan Mahasiswa Jawa Barat menggugat dalam aksi evaluasi dua tahun Jokowi-Ma’ruf:
– Jamin kebebasan akademik, biaya pendidikan yang berkeadilan, pendidikan aman dari kekerasan seksual, serta tegakkan marwah akademik.
– Percepat pemulihan ekonomi dengan prioritas komitmen kesejahteraan rakyat.
– Cabut UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja dan segala aturan turunannya.
– Revisi pasal-pasal bermasalah UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi.
– Tuntaskan pelanggaran berat HAM, berkomitmen, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia.
– Hentikan segala bentuk pembungkaman demokrasi dan jamin kebebasan sipil.
– Penuhi Hak-hak Tenaga Kesehatan dan Tuntaskan penanganan pandemi serta permasalahan kesehatan lainnya.
– Hentikan segala bentuk Proyek Strategis Nasional yang bermasalah.
– Deklarasikan Darurat Iklim dan Wujudkan Reforma Agraria Sejati.
– Mendesak Presiden merealisasikan empat arahan Presiden pada 15 September 2021 mengenai peternak rakyat.
– Evaluasi total Kabinet Indonesia Maju.
